Label

Rabu, 27 April 2011

KENAIKAN HARGA GARAM
Harga dasar garam dari penambak naik 100%
JAKARTA. Pemerintah menaikkan harga dasar garam petani sebesar 100% mulai April 2011. Garam K1 atau garam yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk industri yang telah beriodium naik dari Rp 325.000 per ton menjadi Rp 750.000 per ton.

Sementara itu, garam K2 atau garam yang belum memenuhi standar SNI naik menjadi Rp 550.000 per ton dari Rp 250.000 per ton. “Usulan kami telah disetujui Kementerian Perdagangan dan akan segera keluar surat keputusannya,” ujar Menteri Kelautan Fadel Muhammad, hari ini (21/4).

Alasan menaikkan harga dasar garam ini untuk merangsang para penambak garam agar kembali memproduksi garam rakyat. Apalagi, konsumsi garam saat ini masih terbilang sedikit, yaitu 3 sampai 4 kg per kapita per tahun.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menambahkan, sejak 2008 harga dasar garam belum pernah naik. "Kita berikan insentif cukup bagi petani garam, dengan harapan ada perbaikan kualitas garam," ujar Mari.

FPNI siap bangun pabrik Ethylene

SAHAM FPNI

Bersiap bangun pabrik etilen, saham FPNI naik ke level tertinggi sebulan


JAKARTA. Saham PT Titan Kimia Nusantara Tbk (FPNI) naik ke level tertinggi dalam satu bulan terakhir. FPNI melaju 3,9% ke posisi Rp 135 per saham pada pukul 9.39 WIB. Ini harga penutupan tertingginya sejak 14 Maret.

Saham emiten yang bergerak di bisnis petrokimia ini terdongkrak karena kabar perseroan menyiapkan dana sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar untuk membangun pabrik etilen.

Selasa, 19 April 2011

Pemerintah akan gelar pertemuan dengan China untuk bahas ACFTA

Pemerintah akan gelar pertemuan dengan China untuk bahas ACFTA

BOGOR. Pemerintah Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral membahas masalah perdagangan bebas dengan pemerintah China. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembahasan itu mengacu pada protokol bilateral antara Indonesia dan China.

Protokol bilateral itu merupakan dasar untuk membahas berbagai persoalan setelah perdagangan bebas China dan ASEAN (ASEAN China Free Trade Agreement/ACFTA) resmi bergulir sejak 1 Januari 2010 lalu. "Memang sudah menjadi komitmen untuk berbicara dalam protokol bilateral sehingga bisa meningkatkan balance sheet trade kita itu," kata Hatta di sela-sela pertemuan antara pemerintah dan dunia usaha di Istana Bogor, Senin (18/4).

Menurutnya, pemerintah memilih pembahasan secara bilateral ketimbang bersama dengan negara ASEAN agar persoalan dugaan dumping itu segera selesai. Sebab, kata dia, membawa ke level ASEAN bakal memakan waktu lama dan ruwet lantaran setiap negara ASEAN harus setuju dan ruwet.

Apabila salah satu negara ASEAN tidak setuju maka tidak bisa berjalan keinginan yang hendak dicapai Indonesia. "Kalau kita bilateral ya bisa dong, cuma jangan ribut-ribut nanti lain menganggap kita ada backdoor lagi," imbuh mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Sebagai informasi, dalam protokol antara Indonesia dan China pada 3 April 2010 lalu membuahkan komitmen penguatan perdagangan kedua negara untuk mengupayakan keseimbangan neraca perdagangan, pembentukan kelompok kerja selama dua bulan, dukungan pendanaan kredit dan
pinjaman lunak. Kemudian, mendukung pengembangan infrastruktur, dan mendorong dialog bisnis sektor-sektor prioritas.

Senada dengan Hatta, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah tidak melibatkan ASEAN dalam pembahasan masalah perdagangan bebas supaya lebih praktis. Apalagi, pembahasan bilateral ini merupakan kelanjutan dari pembahasan antara pemerintah China dan Indonesia tahun lalu di
Yogyakarta. "Sebab urusan kita kebanyakan dengan China tidak dengan ASEAN," kata Hidayat.

Selain itu, pemerintah membuat rencana aksi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam perdagangan bebas dan harus berjalan dalam tahun ini. Pembahasan rencana aksi ini bergulir pada tingkat Menteri dan Menteri Koordinator Perekonomian akan memimpin rapat dua minggu sekali menyusun matrikulasi siapa mengerjakan apa dan kerangka waktunya.

Hidayat enggan menjelaskan bagaimana mekanisme pembahasan antara pemerintah China dan Indonesia nantinya. Tapi, akan ada pembahasan di tingkat Menko Perekonomian dua minggu lagi.

Adapun sektor yang menjadi prioritas perlindungan pemerintah antara lain makanan dan minuman, furniture, besi, baja, petrokimia, dan elektronik. "Sudah ada 18 sektor usaha yang mau diproses safeguard," kata Mantan Ketua Umum Kadin itu.

Taiwan bidik Indonesia untuk pindahkan pabrik petrokimia senilai US$ 20 miliar

Taiwan bidik Indonesia untuk pindahkan pabrik petrokimia senilai US$ 20 miliar
TAIPEI. Pemerintah Taiwan berencana akan memindahkan lokasi pembangunan kompleks petrokimia di Taiwan ke luar negeri. Menteri Ekonomi Taiwan Shih Yen-hsiang menyatakan, pihaknya membidik daerah-daerah di Malaysia dan Indonesia untuk membangun pabrik yang membutuhkan biaya sekitar US$ 20 miliar itu.

Sejatinya, pabrik petrokimia untuk penyulingan minyak mentah dan memproduksi etilena di daerah Changhua, Taiwan telah terhenti selama lima tahun, setelah gagal melewati serangkaian tes lingkungan.

Para penduduk sekitar menyatakan, kompleks tersebut bakal menyebabkan kepunahan beberapa hewan seperti lumba-lumba yang sering berkumpul di perairan sekitar Changhua.

The Kuokuang Complex, yang menjadi proyek kerjasama Chinese Petroleum Corporation Taiwan dan beberapa investor itu, akan di jalankan di daerah Changhua. Pabrik ini dijadwalkan untuk menggantikan fasilitas pabrik yang telah tua dan akan ditutup tahun 2015 mendatang.

Deutsche Bank siap berikan pinjaman USD 1 miliar untuk TPPI

PENYELESAIAN UTANG TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA
Deutsche Bank siap berikan pinjaman USD 1 miliar untuk TPPI

JAKARTA. Deutsche Bank siap berikan bantuan pinjaman sebesar USD 1 miliar kepada Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk membayar utang dan penambahan modal perusahaan petrokimia dan refinery terbesar di Asia Tenggara ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan pihak Deutsche Bank yang diwakili Head of the Corporate and Investment Bank Deutsche Bank, Anshu Jain, sudah menyampaikan maksudnya untuk melakukan investasi senilai USD 1 miliar bagi TPPI kilang Tuban tahun ini. "Tadi kita bertemu pihak Deutsche Bank dan mereka menyampaikan ketertarikannya untuk investasi sebesar USD 1 miliar untuk TPPI Kilang Tuban, pada tahun ini," ujar Hatta, Kamis (14/4).
Staf Khusus Menko Perekonomian Amir Sambodo menjelaskan investasi tersebut berupa pinjaman untuk refinancing TPPI terhadap utang-utangnya kepada BP Migas, Pertamina, dan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang dimiliki Menteri Keuangan. Total utang TPPI kepada pemerintah, lanjut Amir, sebesar Rp 3,2 triliun dan jatuh tempo pada tahun 2014."Itu untuk menyelesaikan utang-utang TPPI jadi bisa dipercepat dari jatuh tempo sekitar Rp 1 triliun," imbuhnya.
Adapun pinjaman tersebut diberikan karena Indonesia yang saat ini sudah selangkah mendekati investment grade. "Dia katakan satu grade mendekati investment grade, jadi risiko lebih rendah sehingga bunga lebih rendah," tukasnya.
Seperti diketahui TPPI menjadi perusahaan bermasalah setelah pemerintah didesak untuk bisa menuntaskan kasus antara TPPI dan PT Pertamina yang diduga berpotensi merugikan negara hingga USD 633 Juta atau setara Rp 5,7 triliun.
Kerugian tersebut berasal dari utang TPPI yang belum dibayarkan ke Pertamina dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). TPPI hingga kini masih berutang ke Pertamina sebesar USD433 juta (Rp 3,9 triliun) dan BP Migas USD 200 juta (Rp 1,8 triliun). "Kalau kasus PT TPPI tidak segera dituntaskan, maka akan menjadi preseden buruk. Karena kasus ini, selain tidak adanya iktikad, baik TPPI untuk membayar utang," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto di Jakarta.

Kamis, 14 April 2011

Konstruksi Proyek Chemical Grade Alumina Tayan Dimulai

Konstruksi Proyek Chemical Grade Alumina Tayan Dimulai
Home arrow Rilis, Laporan dan Presentasi arrow Rilis Media
Jakarta, 11 April 2011 – PT ANTAM (Persero) Tbk (Antam; ASX – ATM, IDX – ANTM) mengumumkan dimulainya konstruksi proyek Chemical Grade Alumina (CGA) Tayan senilai sekitar US$450 juta. Menteri Perindustrian RI, M.S. Hidayat secara resmi melakukan seremoni pemancangan tiang pertama proyek yang berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Seremoni ini juga dihadiri Ketua BKPM, Gita Wirjawan, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis M. H., dan pejabat pemerintah lainnya.
Proyek CGA Tayan dikembangkan oleh anak perusahaan Antam, PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), yang merupakan perusahaan patungan antara Antam dengan Showa Denko K.K. (SDK) Jepang. Antam memiliki 80% saham PT ICA dengan sisa kepemilikan 20% saham dipegang oleh SDK. Pendanaan untuk proyek ini berasal dari dana internal Antam dan SDK, pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta debt guarantee disediakan oleh Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC). Sementara proses konstruksi dilakukan oleh konsorsium unincorporated PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tsukishima Kikai Co. Ltd. Jepang dan PT Nusantara Energi Abadi (Nusea).
Konstruksi proyek CGA Tayan diperkirakan akan berjalan selama 32 bulan dengan operasi komersial dimulai pada bulan Januari tahun 2014. Proyek CGA Tayan akan mengolah cadangan bauksit Antam untuk memproduksi 300.000 ton CGA per tahun. Komoditas CGA akan diekspor ke Jepang dan negara-negara lainnya, serta dijual untuk pasar domestik Indonesia. Istilah chemical grade alumina merujuk secara umum pada produk bahan kimia berupa aluminum hidroksida dan alumina yang digunakan untuk aplikasi industri yang bukan industri aluminum. Aluminum hidroksida adalah produk intermediate dan merupakan bahan yang dapat digunakan dalam penjernihan air. Sedangkan alumina dapat digunakan untuk memproduksi bahan pendukung komponen elektronik. Beberapa produk yang menggunakan CGA diantaranya refractories, abrasives, produk bangunan, Integrated Circuit (IC) dan juga bahan untuk LCD screen.
Dimulainya konstruksi proyek CGA Tayan menandai eksekusi strategi jangka panjang Antam. Antam berharap proyek CGA Tayan akan menghasilkan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham melalui pengolahan cadangan bauksit Antam yang berjumlah besar dan berkualitas tinggi. Proyek CGA Tayan memiliki potensi pendapatan sekitar US$200 juta per tahun bagi ICA. Proyek CGA Tayan yang merupakan bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015 Koridor Kalimantan, diharapkan dapat memberikan dampak positif dan memberi nilai tidak hanya bagi Antam dan SDK namun juga bagi pemangku kepentingan setempat, terutama dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja, kontribusi bagi pendapatan daerah, serta multiplier effects lainnya bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama masyarakat Kabupaten Sanggau.

Rabu, 13 April 2011

Chandra Asri Bangun Terminal LPG di Banten


Selasa, 15 Februari 2011 | 12:42
JAKARTA- Perusahaan nasional PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) menggandeng operator kilang asal Singapura, Vopak Asia Pte Ltd (Vopak) untuk membangun terminal liquefied petroleum gas (LPG) di Cilegon, Banten dengan investasi sekitar US$ 150 juta.

Presdir CAP, Erwin Ciputra mengatakan, pada saat ini pihaknya tengah mempelajari kajian teknis, kelayakan lingkungan, lokasi dan perizinan yang diperlukan untuk membangun terminal LPG tersebut.

"Pembangunan fisik terminal LPG akan dimulai pada akhir 2011, dan direncanakan sudah dapat beroperasi pada 2014," katanya dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Pihaknya merencanakan kapasitas penyaluran dan distribusi LPG dari terminal itu mencapai satu juta ton per tahun.

Ia mengatakan keberadaan terminal LPG itu sangat strategis, tidak hanya bagi CAP yang akan membangun pabrik petrokimia terintegrasi yang besar, tapi juga bagi pasokan dan distribusi LPG untuk industri lainnya, terutama di sekitar Banten.

"Proyek pembangunan terminal LPG juga sangat strategis dalam mendukung upaya kami melakukan diversifikasi bahan baku," kata Erwin.

Pabrik olefin CAP membutuhkan bahan baku berupa nafta sebesar 1,7 juta ton per tahun. Dengan beroperasinya terminal LPG kelak, ia berharap bisa menjadikan LPG sebagai bahan baku alternatif pengganti nafta sebesar 10-15% dari total kebutuhan.

"Dengan demikian operasional pabrik dapat lebih fleksibel dengan tidak tergantung pada pasokan nafta saja," katanya.

Pasokan LPG dari terminal itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pabrik CAP. Pihak CAP dan Vopak telah menandatangani nota kesepahaman  proyek pembangunan terminal LPG pada Januari 2011. Pada kerja sama tersebut, CAP menyediakan lahan, fasilitas pelabuhan, utilitas dan infrastruktur lain.

"Dari tiga pelabuhan yang saat ini dimiliki CAP, salah satunya akan dijadikan terminal LPG tersebut," katanya. Sedangkan Vopak akan membangun tempat penimbunan LPG sementara dan infrastruktur yang terkait langsung dengan kilang.

"Operasional terminal tersebut akan dikelola perusahaan patungan antara CAP dan Vopak," ujar Erwin.

Ia juga menjelaskan, pembangunan terminal LPG tersebut merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha serta meningkatkan kapasitas produksi.

Saat ini, CAP tengah melakukan program debottlenecking produksi polipropiline (PP) dengan menambah mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 360.000 ton menjadi 480.000 ton per tahun.

"Untuk menambah mesin baru, kami mengeluarkan dana investasi sekitar Rp300 miliar, dan rencananya akan beroperasi pada April 2011," kata Erwin.

Selain itu, CAP juga berencana meningkatkan kapasitas produksi etiline dari 600.000 ton menjadi satu juta ton per tahun dan polietiline(PE) dari 320.000 ton menjadi 540.000 ton dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun mendatang.

"Pembangunan terminal LPG itu merupakan salah satu upaya kami dalam mendukung ekspansi usaha CAP, sebagai perusahaan petrokimia terintegrasi. Kehadiran terminal LPG itu memberikan nilai tambah dan meningkatkan keuntungan, baik kepada perusahaan, pemegang saham maupun pemangku kepentingan perusahaan," kata Erwin.

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Dasar Kemenperin, Tony Tanduk mengatakan, pembangunan terminal LPG tersebut akan memperkuat struktur dasar industri petrokimia nasional.

"Keberadaan terminal LPG itu akan meningkatkan daya saing serta menekan ketergantungan akan impor nafta yang kebutuhannya terus tumbuh sekitar 4-5% per tahun," ujarnya.

Tony mengatakan, dengan makin banyaknya investasi di sektor industri petrokimia, maka Indonesia akan bisa menyamai Thailand yang telah lebih dulu membangun kawasan industri petrokimia terintegrasi. Thailand membangun kawasan industri petrokimia dalam satu komplek sekitar 200-300 hektare (ha). (*)