Label

Selasa, 11 Oktober 2011

Pemerintah Jamin Pasokan Bahan Baku Pabrik P&G

Pemerintah Jamin Pasokan Bahan Baku Pabrik P&G

P&G menyiapkan investasi untuk membangun pabrik fatty alcohol seiring potensi peningkatan permintaan fatty alcohol menjadi 200 ribu metrik ton per tahun dalam 10 tahun mendatang. (BLOOMBERG/TOM UHLMAN) JAKARTA (IFT) – Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi pabrik fatty alcohol yang akan dibangun Procter & Gamble (P&G) senilai US$ 100 juta. MS Hidayat, Menteri Perindustrian, mengatakan pemerintah optimistis P&G akan merealisasikan investasinya di Indonesia karena jaminan ketersediaan bahan baku minyak sawit (CPO). Apalagi, pemerintah menargetkan produksi minyak sawit menjadi 40 juta ton pada 2020.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan produksi CPO nasional pada 2010 sebesar 20,3 juta ton per tahun dan produksi crude palm kernel oil (CPKO) sebanyak 2,5 juta ton per tahun.
Kapasitas produksi ini membuat Indonesia menjadi penghasil CPO dan CPKO terbesar di dunia.  Sedangkan Malaysia merupakan negara produsen kedua terbesar.

“Dalam melakukan investasi, P&G ingin mendapatkan kepastian jaminan pasokan bahan baku dari pemerintah guna memenuhi permintaan oleokimia di pasar global,” katanya.

Rencana investasi P&G disampaikan oleh manajemen produsen kebutuhan rumah tangga itu  kepada jajaran pejabat Kementerian Perindustrian di Jakarta, Senin.

Menurut Hidayat, investasi yang disiapkan P&G untuk membangun pabrik fatty alcohol untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan fatty alcohol menjadi 200 ribu metrik ton per tahun dalam 10 tahun mendatang.

Bambang Sumaryanto, Direktur Hubungan Eksternal PT P&G Home Products Indonesia, mengungkapkan rencana investasi perusahaan prinsipal tersebut. Menurut dia, investasi US$ 100 juta merupakan investasi awal. Tapi Bambang belum mau merinci lebih detail tentang rencana investasi itu.

Tawarkan Insentif

Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi oleokimia dengan dibangunnya kawasan ekonomi khusus, salah satunya cluster kelapa sawit di Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Rencananya, pemerintah akan mendeklarasikan kawasan ini pada 27 Mei. Pemerintah akan membangun fasilitas infrastruktur untuk mendukung industri hulu hingga hilir kelapa sawit.

“Jika ini berjalan sesuai rencana, pemerintah akan memberikan kemudahan bagi investor, seperti insentif perpajakan, kemudahan akuisisi lahan, pembebasan bea masuk atau pengurangan pajak daerah,” kata Hidayat.  

Pemerintah juga menawarkan dua skema insentif yang bisa memicu pertumbuhan investasi oleokimia, yakni insentif pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 yang diantaranya mengurangi pajak penghasilan maksimal 30% dalam lima tahun bagi produsen oleokimia.

Skema berikutnya adalah disinsentif melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010, yang di antaranya mencantumkan pengenaan bea keluar untuk komoditas CPO dan CPKO.

“Ini sedang dalam tahap rekstruktrurisasi, mudah-mudahan prosesnya selesai dalam waktu dekat agar bisa menarik investasi,” ujar Hidayat.

Departemen Riset menilai pemanfaatan CPO sebagai bahan baku di dalam negeri
akan mempunyai efek berganda, di antaranya penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah,  pertumbuhan sub-sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, dan proses alih teknologi. Juga untuk memperluas lapangan kerja, menghemat sekaligus meningkatkan devisa, dan meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah

Dengan percepatan program penguatan industri hilir produk CPO, diharapkan pemanfaatan bahan baku CPO di dalam negeri untuk diolah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi akan meningkat pesat.

Perindustrian Masih Berharap Pasokan Gas Domestik

Perindustrian Masih Berharap Pasokan Gas Domestik

Kementerian Perindustrian menilai kebutuhan gas industri masih bisa dipenuhi dari pasokan gas domestik. (IFT/MELLY RIANA SARI) JAKARTA (IFT) – Kementerian Perindustrian masih berharap agar kebutuhan gas bagi industri nasional dipenuhi dari pasokan gas domestik sehingga rencana impor gas bisa dikaji ulang. MS Hidayat, Menteri Perindustrian, mengatakan salah satu opsi agar target pasokan gas industri di 2011-2012 sebesar 2.900 juta meter standar kaki kubik per hari (mmscfd) bisa direalisasikan adalah mengalihkan jatah ekspor gas ke Singapura. 

“Ini kan dilema, kita ekspor ke Singapura begitu besar, sedangkan dalam negerinya sendiri nggak bisa terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Hidayat, pemerintah telah memikirkan rencana lain untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, yakni dengan skema impor gas. Bahkan, Kementerian Perindustrian sudah membicarakan masalah ini dengan importir gas yang akan menyewa terminal gas tapung. Izin impor gas sudah didapatkan, sehingga jika dirasa mendesak maka opsi impor gas akan direalisasikan. 

“Saya sudah dapat izin dari pemerintah, dari Presiden, kalau memang sangat mendesak, impor nggak apa-apa,” ujarnya.

Panggah Susanto, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, mengatakan sebenarnya ada 3 blok penghasil gas yang bisa memenuhi kebutuhan gas industri domestik. Di antaranya, blok  Tangguh dengan potensi 879,57 juta meter standar kaki kubik per hari, serta blok Cepu dan Mahakam sebesar 2.346 juta meter standar kaki kubik per hari sebagaimana yang tercantum dalam target anggaran pendapatan belanja negara 2011-2012. 

“Masih belum tahu kapan memutuskan untuk impor. Lebih baik memakai gas yang ada di dalam negeri. Yang pasti secepatnya,” katanya.

Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, mengatakan Santos, perusahaan minyak dan gas asal Australia pernah merencanakan untuk mengadakan perbaikan di fasilitas produksinya sehingga berdampak pada penghentian operasi  sementara sekitar 15 hari. Padahal lapangan Maleo yang berlokasi di Kabupaten Sumenep memproduksi gas sebesar 120 juta kaki kubik per hari disalurkan ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), yang nantinya disalurkan ke industri domestik.

Namun kalangan pelaku industri memprotes hal ini karena akan menyebabkan kekurangan gas pada industri. Akhirnya, beberapa hari sekali pasokan gas terhenti. “Santos belum memutuskan kapan akan perbaikan,” ujarnya.

Menurut Safiun, walaupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah sanggup untuk mendanai pembuatan infrastruktur, namun belum di putuskan untuk mengambil gas dari mana.

Safiun mengatakan, pilihan untuk impor gas merupakan pilihan yang baik. Infrastruktur dari Aceh bisa langsung di salurkan melalui Duri, kemudian menuju Sumatera Selatan dan di salurkan ke jawa barat. Jika pilihan untuk impor batal, maka ia meminta gas dari lapangan Grissik, Blok Koridor, Sumatera Selatan  yang dikelola ConocoPhillips Indonesia sebesar 400-500 juta kaki kubik per hari (mmscfd) yang di ekspor ke Singapura  untuk di tutup dan di belokkan ke Indonesia.

Kebutuhan akan gas industri saat ini sebesar 2942 juta meter standar kaki kubik per hari. Namun gas yang tersedia saat ini termasuk dari lapangan gas Maleo hanya sebesar 780 juta meter standar kaki kubik per hari.

Larangan Ekspor Gas

Larangan Ekspor Gas

Departemen Riset IFT menilai harga jual ekspor gas jauh lebih tinggi dibanding harga jual untuk domestik. Porsi ekspor lebih tinggi daripada domestik dapat dimaklumi karena perbedaan harga tersebut. Apalagi, pemilik ladang gas di Indonesia mayoritas adalah swasta atau asing.

Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pelarangan terhadap PT Pertamina (Persero) untuk mengekspor hasil gasnya. Bahkan jika mampu mengakuisisi kepemilikan ladang gas milik swasta dan asing, sehingga hasil produksi gas dapat dioptimalkan untuk kebutuhan gas domestik.

LNG Tangguh juga telah memperoleh empat kontrak jangka panjang dengan Fujian LNG di Cina, K-Power dan Pohang Iron Steel Corporation (Posco) di Korea, serta Sempra Energy di Meksiko. Gas bumi dari lapangan Tangguh di Papua ini diekspor melalui kapal setelah diproses menjadi liquid natural gas pada kilang LNG Tangguh.

Dari kapasitas total kilang yang mencapai 7,6 juta ton per tahun, 7,4 juta ton di antaranya sudah terjual ke sejumlah pembeli, di antaranya Sempra Energy Marketing Co sebesar 3,7 juta ton per tahun, Fujian 2,6 juta ton per tahun, serta Posco dan K-Power 1,1 juta ton per tahun.

Sisa volume sebesar 125 ribu ton per tahun tersebut merupakan bagian dari sisa kapasitas kilang LNG Tangguh 200 ribu ton per tahun. Sebesar 125 ribu ton dijual oleh Pertamina kepada Tohoku Electric Power Co, Jepang. Hal ini juga masih dapat dimaklumi, karena PT Donggi Senoro LNG, perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan atau mengoperasionalkan LNG Tangguh,  kepemilikan sahamnya dikuasai 51% oleh Mitsubishi Corporation. Sisanya, 29% PT Pertamina EP dan 20% oleh PT Medco Energi International Tbk (MEDC).

Apabila pemerintah ingin dapat mengoptimalkan perannya, pemerintah dapat mendominasi porsi kepemilikan Pertamina pada LNG Tangguh tersebut, sehingga hasil produksi gas LNG Tangguh tidak lagi untuk ekspor melainkan porsinya dapat diperbesar untuk domestik. (*)

Pemerintah Akan Tambah Pasokan Gas Industri di 2012

Pemerintah Akan Tambah Pasokan Gas Industri di 2012

Pasokan gas industri diproyeksikan akan meningkat dengan adanya alokasi tambahan dari domestik serta impor. (BLOOMBERG NEWS) JAKARTA (IFT) – Defisit pasokan gas industri diproyeksikan akan berkurang di 2012 seiring  adanya  alokasi tambahan yang disalurkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan dari impor. MS Hidayat, Menteri Perindustrian, mengatakan alokasi tambahan untuk memasok kebutuhan gas sambil menunggu selesainya terminal gas penerima terapung pada akhir 2012.

"Sambil menunggu floating terminal selesai akhir 2012, kekurangan gas akan dipenuhi dari impor atau Perusahaan Gas yang dapat jatah lebih dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi," kata Hidayat, Kamis. 

Menurut Hidayat, Kementerian Perindustrian telah membicarakan hal tersebut ke Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi agar memberi kepastian pasokan gas tambahan bagi Perusahaan Gas sebelum terminal terapung rampung dibangun, sehingga kasus penghentian pasokan gas di tengah produksi seperti yang terjadi di wilayah Jawa Timur tidak akan terulang.

Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak
dan Gas Bumi tentang berapa tambahan pasokan gas yang akan diberikan kepada Perusahaan Gas dan bisa disalurkan ke industri.

Hidayat menambahkan apabila negoisasi harga gas dilepas pada level komersial disepakati, maka pemerintah akan menyetujuinya asalkan ada jaminan kestabilan pasokan. 
"Kalau untuk industri dikenakan harga komersial, tidak masalah asalkan gas ada. Jangan sampai sudah diputuskan komersial, tapi gasnya tidak mengalir secara baik," katanya.

Total kebutuhan pasokan gas bagi industri, di antaranya untuk industri pupuk sebesar 807 juta standar metrik kaki kubik per hari (mmscfd) baru dipenuhi 85% dan industri manufaktur sebesar 1.900 juta standar metrik kaki kubik per hari baru dipenuhi 65%.

Menurut Hidayat, realisasi pasokan gas industri manufaktur hingga akhir tahun ini masih akan kurang dan tidak memenuhi kebutuhan. Pemerintah akan mengupayakan kebutuhan gas industri dari pasokan domestik. Saat ini pemerintah sedang sedang menyusun rencana perlengkapan infrastruktur untuk menyalurkan gas. Sumber gas antara lain berasal dari lapangan gas Tangguh. 

Tony Tanduk, Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, mengatakan impor gas memang jadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.
Menurut dia, Kementerian Perindustrian melakukan upaya-upaya koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam menjamin pasokan gas untuk industri pupuk.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pasokan gas antara Perusahaan Gas dengan Forum Industri serta menjajaki sumber gas lain, seperti dari lapangan gas Tangguh dan impor.

Pesimistis

Achmad Safiun, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, mengatakan pemerintah lebih cenderung mengekspor gas daripada mengalokasikannya bagi kebutuhan industri nasional. Akibatnya, pasokan gas bagi industri manufaktur diprediksi masih belum akan terpenuhi pada 2012 dengan minimnya alokasi gas untuk domestik.

“Kami sudah memperjuangkan mendapat suplai gas, namun pemerintah tidak menanggapinya dengan serius. Tahun depan sepertinya industri juga tidak akan mendapat pasokan gas yang memadai,” kata dia.

Menurut Safiun, industri pengguna gas meminta pemerintah mengurangi ekspor gas sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Menurut Departemen Riset IFT, permasalahan utama gas industri manufaktur adalah belum terpenuhinya pasokan gas karena realisasi pasokan  jauh lebih rendah dari kebutuhan. Hal ini karena porsi gas yang diekspor lebih besar dari porsi gas untuk domestik. Porsi gas domestik masih diutamakan untuk industri pupuk dan listrik terlebih dahulu, baru kemudian untuk industri manufaktur. (*)

Industri Pupuk Masih Kekurangan Pasokan Gas

Industri Pupuk Masih Kekurangan Pasokan Gas


 
Saat ini pemenuhan kebutuhan gas untuk pupuk baru 80% atau 793 juta meter standar kaki kubik per hari. (ANTARA/ZABUR KARURU) JAKARTA (IFT) – Industri pupuk hingga saat ini masih kekurangan pasokan gas sebesar 20% dari total kebutuhan sebanyak 807,2 juta meter standar kaki kubik per hari. Tony Tanduk, Direktur Kimia Dasar, Kementerian Perindustrian mengatakan masalah pasokan gas masih menjadi kendala utama bagi industri pupuk saat ini.

Kamis, 22 September 2011

kebutuhan gas papua dipastikan aman



Selasa, 20 September 2011
 
JAKARTA. Kebutuhan gas bagi pengembangan industri petrokimia terpadu di Tangguh, Papua bisa dipastikan aman. Pasalnya, cadangan gas di sana lebih dari cukup.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengungkapkan, kebutuhan gas untuk pengembangan industri petrokimia di sana diperkirakan mencapai 300 juta kaki kubik per hari (MMscfd). "Cadangan gas di Tangguh cukup besar dan siap produksi," ujarnya.

Panggah bilang, rencana bisnis untuk pengembangan kawasan industri itu akan tuntas dalam dua pekan mendatang. Menurutnya, masalah prinsip dalam pengembangan kawasan industri itu sudah hampir terselesaikan semua.

Rencana bisnis itu di antaranya membahas rencana pengembangan yang akan dilakukan, kebutuhan bahan baku dan juga energi. Kata Panggah, pengembangan industri petrokimia terpadu akan difokuskan untuk memproduksi methanol, amoniak dan kemungkinan dilanjutkan produksi pupuk.

"Ke depan, kawasan industri itu juga bisa dikembangkan untuk memproduksi produk hilir lainnya, seperti ammonium nitrat untuk kebutuhan bahan peledak," imbuhnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan, rencana bisnis pengembangan kawasan industri itu disusun bersama dengan asosiasi dan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, dalam rencana bisnis itu sudah ada kajian manfaat gas bumi dan biayanya. "Gas bumi juga akan dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan food estate di Papua,” kata Hidayat.
 

Siam Cement beli 30% saham Chandra Asri

Siam Cement beli 30% saham Chandra Asri


BANGKOK. Siam Cement Pcl. membeli 30 % saham PT Chandra Astri Petrochemical senilai US$ 418 juta. Perusahaan semen asal Thailand ini membeli sebanyak 218,5 juta saham dari PT Barito Pacific dan 701,3 juta saham dari Apleton Investment pada harga Rp 4.088 per saham.

"Investasi ini menunjukkan kesempatan yang unik bagi SCG Chemical untuk berinvestasi di perusahaan petrokimia Indonesia sebagai pasar yang tumbuh dinamis," kata Siam Cement dalam keterbukaan informasi di bursa Bangkok, Selasa (20/9).

Akibat pembelian ini, harga saham Siam Cement naik sebesar 0,7% menjadi 305 baht pada pukul 10.01 WIB. Sementara saham Chandra Asri turun sebesar 5,6% ke level Rp 3.800 per saham.

Pembelian saham yang dilakukan Siam Cement ini tidak mengubah komposisi pemegang saham mayoritas. Barito Pacific tetap menjadi pengontrol Chandra Asri.

Sebelumnya, ada beberapa perusahaan yang tertarik membeli saham Chandra Asri. Selain Siam Cement, PTT Chemical Pcl dan Lotte Group juga tertarik membeli saham perusahaan petrokimia tersebut.