Label

Kamis, 06 Januari 2011

SWASEMBADA GARAM TERHAMBAT MASALAH LAHAN

Swasembada Garam Terhambat Masalah Lahan PDF Print
Thursday, 06 January 2011
JAKARTA– Swasembada garam yang ditargetkan akan tercapai pada 2014 masih terhambat masalah lahan, infrastruktur, dan teknologi. Hingga kini tidak ada lahan yang bisa digunakan sebagai ladang garam industri.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tony Tanduk menuturkan, dalam program swasembada garam dibutuhkan produksi garam sebesar 3 juta ton/tahun. Untuk merealisasikan program itu dibutuhkan lahan seluas 30.000 hektare (ha). Ini dengan asumsinya lahan seluas 1 ha akan menghasilkan sekitar 100 ton garam. “Kalau Australia 1 ha bisa menghasilkan 200 ton garam.

Lahan kita hingga kini belum ada sehingga sulit untuk memproduksi garam sesuai kebutuhan,” ungkap Tony di Jakarta kemarin. Lahan yang paling memungkinkan untuk digunakan sebagai ladang garam ada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, pengembangannya masih terhambat masalah infrastruktur.

“Dibu-tuhkan pelabuhan dan perkapalan untuk mengangkat hasil produksi dari daerah tersebut.Banyak yang harus diperbaiki, ini yang mempersulit kita swasembada,”tuturnya. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun membenarkan masalah lahan sebagai salah satu penghambat utama program swasembada garam. Namun, Kemenperin telah menyelesaikan pemetaan lahan penggaraman nasional di Madura, Indramayu, Rembang, Bima,Teluk Kupang,Nagekeo,dan Ende.

“Kita sedang menyiapkan program insentif lahan penggaraman di Madura dan sentra produksi garam lainnya pada 2011–2012,” ungkapnya. Langkah lain yang juga sedang dilakukan Kemenperin adalah melakukan promosi untuk menarik minat investor.Produksi garam nasional pada 2010 tercatat hanya 2% dari total kebutuhan yang mencapai sekitar 3 juta ton.

Rendahnya produksi pada 2010 dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi. “Kita hanya memproduksi 2% dari kebutuhan dalam negeri baik industri maupun konsumsi,” tutur Tony. Untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah melakukan impor garam sebanyak 1,905 juta ton pada Januari–November 2010.Kemenperin mencatat,impor garam konsumsi mencapai 384.210 ton pada Januari–November 2010 atau meningkat dari sepanjang 2009 yang sebesar 99.754 ton.

“Kalau industri kita setiap tahun memang masih sebagian besar impor. Namun, untuk konsumsi mengalami peningkatan signifikan karena produksi kita turun,” ungkap Tony.Dia berharap produksi garam tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 1,2 juta ton.Sebab,curah hujan diprediksi hanya turun selama empat bulan pertama pada tahun ini.

Presiden Direktur Cheetham Salt Arthur Tanudjaja mengatakan, produksi garam khususnya garam konsumsi sangat sulit untuk ditingkatkan karena tidak didukung teknologi yang memadai. Industri garam konsumsi nasional masih menggunakan pengeringan dengan metode penjemuran langsung dengan sinar matahari. “Pemerintah harus fokus kepada teknologi industri penggaraman demi terciptanya swasembada,” tandasnya. (sandra karina)

Senin, 27 September 2010

Tri polyta dan Chandra Asri segera Merger

JAKARTA - Dua produsen bahan baku plastik, PT Tri Polyta Indonesia Tbk (TPIA) dan PT Chandra Asri sepakat untuk merger dengan skema pertukaran saham (share swap). Penggabungan usaha ini diperkirakan bernilai Rp8,366 triliun.

“Rencananya, Senin (27/9) kami akan serahkan pendaftaran dan rancangan merger itu kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK),” kata Direktur PT Tri Polyta Suryandi di Jakarta, kemarin.

Suryandi melanjutkan, perseroan juga akan menyampaikan rencana tersebut kepada para kreditor serta menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 27 Oktober 2010.

Dia berharap, rencana penggabungan usaha ini dapat membentuk perusahaan petrokimia terintegrasi dan terbesar tidak hanya di Indonesia,namun di Asia Tenggara dengan aset USD1,6 miliar (Rp14,4 triliun). Dia juga berharap, merger ini efektif pada 1 Januari 2011 dengan nama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

“Peleburan usaha membuat keduanya menjadi efisien dan saling menguntungkan,” katanya.

Suryandi menjelaskan, dalam skema pertukaran saham tersebut, Chandra Asri menjadi pihak yang akan melebur ke dalam Tri Polyta. Berdasarkan tim penilai independen, satu saham Chandra Asri akan ditukar dengan 42.000 saham Tri Polyta.

“Jadi, nantinya pemegang saham Chandra Asri akan menjadi pemegang saham TPIA,”imbuhnya.

Menurut dia, merger antara perseroan dengan Chandra Asri merupakan merger vertikal antaranak perusahaan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT). Sehingga, tidak ada benturan kepentingan, mengingat merger yang dilakukan terbatas pada share swap kedua perusahaan.

Saat ini Barito Pacific menguasai 567.403.650 saham (77,93 persen) Tri Polyta.Sisanya dimiliki Prajogo Pangestu sebanyak 31.194.950 saham (4,38 persen), Ibrahim Risjad 13.681.750 saham (1,88 persen), Henry Halim 1.824.500 saham (0,25 persen), dan publik 113.357.250 saham (15,56 persen).

Barito juga menguasai 70 persen saham Chandra Asri dan sisanya dipegang Glazers & Putnam Investment Ltd. “Pascamerger PT Chandra Asri Petrochemical Tbk nantinya akan dimiliki oleh BRPT sekitar 71,8 persen, Glazers & Putnam 22,87 persen,Prayogo Pangestu 1,04 persen, dan sisanya publik,”tutur Suryandi.

Dengan merger, lanjut Suryandi, perusahaan baru akan memiliki kemampuan pendanaan yang lebih besar dan menciptakan peluang bisnis lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

“Tentu merger ini memberikan sinergi yang menguntungkan. Sebab, selama ini kebutuhan bahan baku kami dipenuhi oleh Chandra Asri,”ungkap Suryandi.

Corporate Secretary Chandra Asri Suhat Miyarso mengatakan, keputusan merger dilakukan setelah melalui proses uji kelayakan (due diligence) ketat yang berlangsung sejak Juli 2010.Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan masukan guna menciptakan keuntungan bagi semua pemegang saham dan pemangku kepentingan perseroan.

“Proses merger juga telah memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan karyawan, kreditor, pemegang saham dan stakeholder lainnya dari kedua perusahaan,” ujarnya.

Tri Polyta dikenal sebagai perusahaan petrokimia yang memproduksi produk-produk seperti biji plastik polypropylene dengan kapasitas produksi sebesar 360 kiloton per tahun dan menguasai pangsa pasar (market share) sebesar 46 persen. Total aset Tri Polyta Indonesia sebesar USD280 juta. Sementara, bahan baku untuk memproduksi polypropylene adalah propylene yang diproduksi Chandra Asri.

Sebagai produsen sektor hulu, Chandra Asri adalah satu-satunya perusahaan petrokimia yang memproduksi naphta cracker di Indonesia dengan kapasitas produksi 600 kiloton per tahun.(Whisnu Bagus /Koran SI/wdi)

Kamis, 23 September 2010

Pemerintah Kembangkan Tiga Klaster Petrokimia

Pemerintah Kembangkan Tiga Klaster Petrokimia

JAKARTA-Pemerintah menetapkan tiga lokasi sebagai pengembangan klaster industri petrokimia di Tanah Air. Tiga klaster itu masing-masing petrokimia olefin di Banten, petrokimia aromatic di Jawa Timur, dan petrokimia berbasis gas di Kalimantan Timur."Pengembangan industri petrokimia ke depan dilakukan dengan pendekatan klaster industri sehingga tercipta peningkatan daya saing," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, di Cilegon, Banten, saat pemancangan tiang pertama peningkatan kapasitas produksi PT Tri Polyta Indonesia Tbk., Sabtu (16/1).
        Selain itu menurut Hidayat pengembangan klaster juga dimaksudkan untuk memperkuat struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam sistem rantai nilai yang terkait. Karena tujuan itu, pemerintah menurutnya mendorong berbagai kalangan bisnis nasional untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri sebagai bahan baku industri."Guna mendukung maksud tersebut pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan di antaranya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," kata Hidayat.
       Berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu mendorong kinerja industri nasional melalui kemudahan penyediaan bahan baku berbasis sumber daya domestik.Kapasitas produksi bahan kimia dalam negeri pada 2007 mencapai 37,67 juta ton dan pada meningkat menjadi 38,24 juta ton pada 2008. Pada periode itu, ekspor bahan kimia juga meningkat dari 5,2 juta ton menjadi 5,63 juta ton. Ada pun kebutuhan bahan kimia yang diimpor pada 2007 mencapai 3,7 juta ton dan meningkat menjadi 3,8 juta ton pada 2008.Pada kesempatan itu Hidayat juga menyatakan, industri kimia, termasuk petrokimia nasional berpotensi berkembang dengan baik karena masih terdapat "gap" antara pasokan dan permintaan produk kimia nasional. Anl/AR-1

Rabu, 22 September 2010

Asing Tanam Duit di Petrokimia Iran

KOMPAS.com - Meski dikepung oleh seteru-seterunya, Iran tetap moncer untuk investasi bidang perminyakan, khususnya petrokimia. Warta Mehr pada Selasa (24/8/2010) menunjukkan sudah ada sepuluh investasi luar negeri yang membenamkan duitnya untuk proyek petrokimia. "Nilainya mencapai 5,1 triliun dollar AS," kata Direktur Perusahaan Negara Petrokimia Iran Abdolhossein Bayat.
Menurut Bayat, pihaknya bakal menggelar tiga proyek besar senilai 2,2 triliun dollar AS. "Sekarang dalam proses negosiasi," imbuhnya.
Tahun lalu, kata Bayat, Iran berhasil memproduksi 4,34 juta ton produk petrokimia. Dari jumlah itu 95 persennya dimanfaatkan untuk pembangunan nasional Iran.

Industri Petrokimia Perlu Insentif Pajak

Industri Petrokimia Perlu Insentif Pajak

Jakarta (ANTARA) - Industri petrokimia memerlukan insentif fiskal berupa pemotongan pajak serta insentif untuk mendorong investasi dalam pembangunan kilang minyak di dalam negeri.
"Insentif tersebut diperlukan untuk memasok kebutuhan nafta (bahan baku industri petrokimia) yang selama ini masih diimpor dari luar negeri," kata Wakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas) Budi Susanto Sadiman saat dihubungi, Minggu.
Budi menjelaskan, insentif yang diberikan dapat berupa fasilitas bebas pajak (tax holiday) dan pengadaan lahan mengingat untuk membangun kilang dibutuhkan lahan minimal 300 hektare.
Dia mengatakan, sebenarnya selama ini pemerintah telah memberikan insentif dalam bentuk perlindungan berupa bea masuk terhadap produk serupa yang berasal dari negara di luar negara ASEAN.
Budi mengatakan, perlindungan tetap dibutuhkan mengingat Indonesia masih tergantung pada bahan baku nafta yang merupakan produk turunan dari minyak bumi.
"Kalau mau kompetitif, industri Petrokimia harus memiliki kilang minyak sendiri. Sepanjang belum memiliki kilang, perlindungan tetap dibutuhkan dari pemerintah," ujarnya.
Budi mengatakan, sebenarnya kalau Nafta tidak tergantung pada impor, harga produk industri Petrokimia domestik bisa lebih kompetitif.
Persoalannya, seluruh minyak dan produk turunannya yang diproduksi Pertamina, sebagian besar disalurkan untuk memasok kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), jelasnya.
Padahal, kebutuhan nafta untuk industri petrokimia sangat besar. Sebagai catatan, impor nafta sepanjang 2010 diproyeksikan mencapai 2,08 juta ton dengan nilai 1,66 miliar dolar AS. Jumlah tersebut melonjak 30 persen dari impor 2009 senilai 1,02 miliar dolar AS.
"Bayangkan betapa besarnya penghematan devisa yang bisa dilakukan jika dapat memproduksi nafta di negeri sendiri," tegasnya.
Indonesia, menurut Budi, setidaknya membutuhkan tambahan tiga kilang baru dengan kapasitas sebesar 300.000 barel per hari yang sudah harus dibangun dalam waktu dekat.
Sekitar 20 persen dari produksi kilang tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nafta sebagai bahan baku bagi industri petrokimia. Sisanya, sebesar 80 persen bisa digunakan untuk menyuplai bahan bakar minyak.
"Sesuai dengan cetak biru, pembangunan fisik kilang tersebut seharusnya sudah dilakukan pada 2012, dan sudah beroperasi pada 2015. Jadi kalau kilang bisa dibangun, sumbatan (bottlenecking) pada industri ini bisa diatasi. Apalagi jika kami juga bisa mengantongi jaminan suplai dari Pertamina, itu akan bagus," katanya.
Pembangunan tiga kilang ini untuk memenuhi target produksi polypropylene yang dibutuhkan industri plastik sebanyak 1,5 juta sampai 1,6 juta ton per tahun dari kapasitas saat ini sebanyak 600.000 sampai 700.000 ton per tahun.
Pembangunan kilang tetap menjadi domain dari PT Pertamina. Sementara, dari pihak swasta ada sejumlah perusahaan petrokimia yang bersedia mendukung jika diminta bergabung dalam konsorsium, termasuk dengan menggandeng investor asing, jelasnya.
Senada hal tersebut, Corporate Secretary PT Chandra Asri Suhat Miyarso mengatakan, perusahaannya mengharapkan insentif fiskal yang diberikan pemerintah berupa fasilitas bebas pajak antara lima sampai tujuh tahun untuk proyek-proyek yang sedang dibangun.
"Dengan demikian PT Chandra Asri dapat membangun proyek lebih leluasa serta investasi kami bisa lebih cepat kembali," ujarnya.
Menurut dia, apabila investasi cepat kembali, PT Chandra Asri dapat melakukan investasi pada proyek lain.

Pembangunan Kilang Terintegrasi

Pemerintah Percepat Pembangunan Kilang Terintegrasi

Ekonomi - / Rabu, 22 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mempercepat pembangunan tiga kilang pengolahan minyak terintegrasi. Selain memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, juga produk turunannya seperti nafta dan olefin yang dibutuhkan industri petrokimia domestik.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, Kementerian Keuangan sedang mengkaji tambahan insentif fiskal guna mendukung rencana pembangunan tiga kilang baru di Indonesia tersebut.

"Saat ini, insentif yang ada baru berupa pemotongan PPh (pajak penghasilan), sementara insentif lain masih dibahas di Kementerian Keuangan," ujar Evita di Jakarta, Rabu (22/9).

Menurut Evita, insentif tersebut sangat dibutuhkan, mengingat pembangunan kilang saat ini tidak terlalu menarik bagi investor. Hal itu terjadi karena marjin yakni selisih antara harga minyak mentah dan produk yang dihasilkan tergolong tipis. Sementara kebutuhan biaya pembangunan kilang sangat besar.

Biaya pembangunan satu unit kilang berkapasitas 150.000 barel per hari mencapai lima miliar dolar AS, sementara untuk kilang 600.000 barel per hari diperlukan 20 miliar dolar. Evita menambahkan, pembangunan tiga kilang tersebut akan terintegrasi dengan industri petrokimia agar lebih ekonomis.

"Kami akan meminta Kemkeu segera menerbitkan insentif fiskal baru untuk mempercepat pembangunan kilang," ujarnya.

PT Pertamina (Persero) merencanakan pembangunan tiga kilang baru berkapasitas total antara 500.000-700.000 barel per hari itu di Bojanegara (Banten), Balongan (Jabar), dan Tuban (Jatim). BUMN migas nasional itu menggandeng Kuwait Petroleum Corporation (KPC) di Balongan dan konsorsium Iran dan Malaysia di Bojonegara.

Keberadaan kilang tersebut sangat penting dan mendesak, karena Indonesia saat ini masih mengimpor BBM dan nafta (produk turunan minyak bumi untuk bahan baku industri petrokimia) dalam jumlah besar, sehingga menguras devisa.

Kapasitas kilang minyak di Indonesia saat ini hanya 1,155 juta barel per hari, sementara kebutuhan BBM nasional 1,515 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia masih impor 360.000 barel per hari atau sekitar 25 persen kebutuhan BBM nasional.

Selasa, 21 September 2010

Produk-Produk Petrokimia

PRODUK-PRODUK PETROKIMIA

Industri petrokimia dibagi menjadi dua bagian besar :
•        Industri Petrokimia Hulu (upstream petrochemical) à Masih berupa produk dasar (produk primer) dan produk antara (produk setengah jadi)
•        Industri Petrokimia Hilir (downstream petrochemical à Berupa produk akhir dan atau produk jadi

Berdasarkan proses pembentukan dan pemanfaatannya, produk petrokimia dibagi menjadi empat jenis :

•        Produk Dasar : gas CO dan H2 sintetik, etilena, propilena, butadiene, benzene, toluene, xilena dan n-parafin.

•        Produk Antara : ammonia, methanol, carbon black, urea, etanol, etil klorida, cumene, propilen oksida, butyl alkohol, isobutilen, nitrobenzene, nitrotoluena, PTA (Purified Terepthalic Acid), TPA (Terepthalic Acid), DMT (Dimethyl terepthalate), kaprolaktam, LAB (Linear Alkyl Benzene), dll.

•        Produk Akhir : urea, carbon black, formaldehida, asetilena, polietilena, polipropilena, poli vinil klorida, polistirena, TNT (Trinitrotoluena), polyester, nilon, poliuretan, LAB sulfonat, dll.

•        Produk Jadi : barang-barang yang banyak dipakai sehari-hari di rumah tangga.