Label

Selasa, 06 September 2011

Kerajaan Thailand incar dua pabrik petrokimia RI

Kerajaan Thailand incar dua pabrik petrokimia RI


BANGKOK, kabarbisnis.com: Siam Cement, perusahaan yang 30% sahamnya dimiliki Kerajaan Thailand, sedang mengincar dua perusahaan petrokimia asal Indonesia. Siam Cement kini tengah mengajukan penawaran ke kedua perusahaan itu dengan nilai total US$ 1,1 miliar.
Dua perusahaan petrokimia yang sedang dibidik Thailand adalah PT Sulfindo Adiusaha dan PT Chandra Asri Petrochemical. Siam Cement menyiap US$700 juta untuk Sulfindo dan US$400 juta untuk sebagian saham Chandra Asri.
Sulfindo adalah perusahaan petrokimia milik Keluarga Tanojo yang beroperasi sejak 1987. Selain Sulfindo, Keluarga Tanojo juga memiliki Grup Victoria yang bergerak lewat Bank Victoria dan Victoria Sekuritas.
Adapun sebagian saham PT Chandra Asri Petrochemical yang dimiliki Temasek Holding Pte Ltd juga diincar Thailand. Temasek mempunyai 23% saham Chandra Asri.
Siam Cement mengumumkan rencana pembelian itu pada Selasa (30/8/2011), seperti dikutip dari Reuters.
Aksi akuisisi Siam Cement ini dimaksudkan untuk memperluas pasar perusahaan tersebut di kawasan Asia Tenggara. Hingga Juni 2011, Siam Cement mempunyai dana kas internal sebesar US$1,93 miliar.
"Kami menyatakan ketertarikan pada kedua perusahaan petrokimia di Indonesia. Detil transaksinya belum bisa kami beber karena ini transaksi yang sangat besar," kata Chief Executive Siam Cement Kan Trakulhoon.
Jika rencana akuisisi itu mulus, total total kapasitas produksi polyvinyl chloride (PVC) Siam akan mencapai 200.000 ton per tahun. Total kapasitas produksi PVC di Indonesia sendiri mencapai 605.000 ton per tahun.
Namun, rencana akuisisi Siam mendapat saingan. Pasalnya, Sulfindo juga diincar oleh perusahan Korea Selatan, Hanwha Chemical Corp.
Adapaun saham Chandra Asri ternyata juga diminati perusahaan energi Thailand, yaitu PTT Pcl. kbc9

Minggu, 03 Juli 2011

Ada tax holiday bagi proyek MP3EI

Nasional

 
Senin, 30 Mei 2011

JAKARTA. Pemerintah akan memberikan insentif bagi proyek-proyek yang masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Salah satu insentif yang disediakan berupa tax holiday.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional (PPN) Dedy S. Pritana mengatakan, pemberian tax holiday ini untuk proyek yang dianggap akan memberikan kontribusi yang besar sekali. Sayang, Dedy belum bisa membeberkan secara rinci soal tax holiday tersebut.

Selain itu, Dedy mengatakan, pemerintah akan memberikan jaminan bagi proyek-proyek infrastruktur. Hal tersebut sudah diatur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. "Dengan adanya penjaminan juga sudah membuat investor tertarik,” katanya.

Daya tarik lainnya adalah viability gap fund. Dedy menerangkan, pemerintah akan membantu proyek yang ternyata tidak feasible melalui fasilitas ini. Misalnya, dia mencontohkan pemerintah turut membangun jalan atau sebagian konstruksi proyek tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah akan merevisi aturan yang menghambat investasi. Menurutnya, pemerintah juga akan menghilangkan peraturan yang tumpang tindih baik di tingkat pusat dan daerah maupun antar sektor dan lembaga.
 

Tiga sektor industri nikmati tax holiday

Nasional


Kamis, 23 Juni 2011

dibaca sebanyak 351 kali
0 Komentar
JAKARTA. Para pengusaha yang hendak menanamkan modal namun masih menanti insentif tax holiday boleh bersorak. Agustus 2011 nanti, pemerintah akan menerbitkan beleid yang mengatur soal pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu.
Sebagai bocoran awal, sudah ada tiga sektor industri yang bakal mendapat bonus pembebasan pajak. Yakni, industri logam dasar (besi baja), kilang minyak, dan gasifikasi batubara. "Pertimbangannya karena industri itu sesuai kriteria mendapatkan tax holiday," kata Direktur Deregulasi
Badan Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan, Rabu (22/6). Adapun kriteria itu, antara lain, menanamkan modal di industri baru, industri pionir, mengenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian.
Indra bilang, pemerintah masih membahas sektor lain yang bisa menikmati fasilitas empuk ini. Misal, industri yang mengelola energi terbaharukan. Cuma, perdebatan masih alot di pemerintahan.
Ia mengisahkan, pekan lalu sebenarnya pemerintah sudah hampir kelar membahas sektor penerima tax holiday. "Di menit-menit terakhir, ada keberpihakan pada sektor geotermal. Sektor ini ada di dalam draf yang lama," ujarnya.
Yang sudah pasti, industri penerima tax holiday takkan mendapat keringanan pajak berupa tax allowance. Sedangkan masa berlaku tax holiday, pembicaraan terakhir di Kementerian Keuangan sepakat insentif diberikan selama lima tahun, lalu bisa diperpanjang tiga tahun lagi. Semua aturan baru ini akan masuk dalam peraturan menteri keuangan (PMK). PMK itu turunan dari Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
Staf Khusus Kepala BKPM Silmy Karim menambahkan, hingga saat ini memang terdapat pro kontra soal tax holiday di dunia. Bank Dunia,
G-8, dan G-20 cenderung tak menyetujui. "Tapi banyak negara yang diam-diam memberikan," katanya. Namun, pemerintah lebih memilih membuat aturan hukum yang jelas soal insentif tax holiday.
Yang jelas, terkabulnya tax holiday bagi tiga sektor yang sudah diungkap tadi harusnya bisa memuluskan sejumlah investasi asing. Misalnya, Posco dari Korea yang akan membangun kilang minyak di Balongan Indramayu, Jawa Barat, bersama Pertamina.
Selain tax holiday, saat ini pemerintah sedang merevisi peraturan mengenai tax allowance pada PP No 62 Tahun 2008. PP ini mengatur keringanan pajak sekitar 30% selama 6 tahun.
 

Investasi baru menunggu realisasi tax holiday

Investasi baru menunggu realisasi tax holiday
JAKARTA. Investasi baru yang akan masuk ke Indonesia menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tax holiday. Kebijakan itu diharapkan bisa mempercepat realisasi investasi yang akan dilakukan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (INAPlas) Fajar AD Budiyono mengatakan, sejumlah investor di bidang petrokimia yang akan masuk ke Indonesia sangat berharap kebijakan insentif itu segera terbit. "Adanya tax holiday bisa mempercepat realisasi investasi di bidang petrokimia," kata Fajar.

Mereka yang tengah berencana berinvestasi di antaranya berasal dari Timur Tengah yang akan membangun refinery untuk mengolah minyak menjadi bahan baku petrokimia. Selain itu ada Korea yang akan membangun Nafta Cracker yang mengolah nafta menjadi bahan baku plastik. Perusahaan Taiwan juga berencana merelokasi refinery ke Indonesia.

Lokasi yang akan dipilih untuk investasi itu berada di empat kluster industri petrokimia yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Untuk investasi pembangunan satu refinery membutuhkan dana investasi sebesar US$ 6 miliar. Sedangkan dana investasi untuk pembangunan satu nafta cracker mencapai US$ 2,2 miliar. Indonesia sejatinya masih membutuhkan tiga refinery hingga tahun 2020 untuk mengatasi kekurangan bahan baku petrokimia yang dihadapi industri selama ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Indonesia Iron and Steel Industri Association (IISA) Irvan Kamal Hakim mengatakan, industri baja nasional menyambut baik rencana penerbitan tax holiday. "Kebijakan insentif itu sudah lama ditunggu oleh industri," kata Irvan.

Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa ada tiga sektor industri yang akan memperoleh insentif itu yaitu industri logam dasar (besi baja), kilang minyak dan gasifikasi.

Namun Badan Pengkajian Kebijakan Iklim Dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (BPKIMI Kemenperin) Arryanto Sagala mengatakan, keputusan sektor industri apa saja yang akan mendapatkan insentif tax holiday masih belum final. "Saat ini masih dibahas," kata Arryanto.

Jadi tidak menutup kemungkinan ada sektor industri lain akan memperoleh insentif yaitu sektor industri yang masuk kategori sektor prioritas. Sayangnya Arryanto belum bersedia menyebutkan sektor apa saja yang menjadi prioritas itu. Yang jelas, Arryanto mengatakan mereka harus memenuhi tiga syarat yaitu industri pionir, memberikan multiplier effect ke industri yang lain dan memiliki nilai investasi yang besar.

Lafarge jajaki pembangunan pabrik semen di Jatim

Industri

Selasa, 07 Juni 2011
JAKARTA. Perusahaan investasi asal Prancis, Lafarge berniat melakukan ekspansi pabrik ke Pulau Jawa. Saat ini mereka tengah menjajaki pembangunan pabrik semen di Jawa Timur (Jatim).

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, Lafarge sudah menyampaikan rencananya untuk membangun pabrik baru selain di Aceh. "Tapi saya ingatkan risikonya besar karena di Jawa persaingannya sangat ketat," kata Hidayat usai membuka pameran keramik, kaca dan bahan bangunan, Selasa (7/6).

Selain ketatnya persaingan, Kementerian Perindustrian berharap Lafarge membangun pabriknya di luar Jawa sesuai dengan program pemerintah dalam pengembangan industri. Namun sayang, Hidayat belum bisa menyebutkan berapa kapasitas pabrik yang akan dibangun dan nilai investasinya.

Sekadar catatan, Lafarge, telah selesai membangun kembali pabrik mereka yang hancur akibat tsunami di Lhok Nga, Aceh dan mulai sudah mulai beroperasi pada bulan Maret 2011. Pabrik itu berkapasitas 1,6 juta ton per tahun dengan dana investasi US$ 300 juta.
Selain di Aceh, Lafarge salah satu perusahaan semen terbesar di dunia ini merencanakan membangun pabrik semen di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

Lafarge bangun pabrik semen di Langkat senilai Rp 5 Triliun

 3 juli 2011

Untuk membangun pabrik dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun itu, Lafarge akan mengeluarkan dana investasi hingga Rp 5 triliun  

Pusri perpanjang kontrak pembelian gas hingga 2017 dengan Pertagas Niaga

Industri

Minggu, 03 Juli 2011

Pusri perpanjang kontrak pembelian gas hingga 2017 dengan Pertagas Niaga
JAKARTA. PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang siap untuk membeli harga gas keekonomian dalam perpanjangan kontrak jual beli gas dengan PT Pertagas Niaga. Sebelumnya harga gas yang dibeli oleh Pusri Palembang sebesar US$ 3,6 per mmbtu.

Untuk perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) nanti, Pusri Palembang siap untuk membeli dengan harga US$ 5 per mmbtu. PT Pertagas Niaga memiliki kontrak jual beli gas dengan Pusri Palembang. Jumlah volume gas yang dialirkan ke Pusri mencapai 14 juta kaki kubik perhari (mmscfd).

Kontrak ini akan berakhir pada 31 Desember 2012. Kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak jual beli gas selama 5 tahun hingga 2017. Dalam perpanjangan kontrak baru itu, Pusri Palembang siap memberikan tawaran harga lebih tinggi.

"Jadi yang paling baik memang menggunakan harga formula ya supaya masing-masing pihak tidak merasa dirugikan," ujar Direktur Utama Pusri Palembang, Eko Sunarko kepada KONTAN akhir pekan ini.

Perpanjangan kontrak PJBG itu untuk mengamankan kebutuhan gas Pusri. Kebutuhan gas Pusri tiap tahunnya rata-rata membutuhkan 225 mmscfd untuk memproduksi 2 juta ton pupuk.

Eko mengatakan, Pusri akan membangun pabrik pupuk 2b sebagai pengganti pabrik pupuk 2 yang usianya sudah tua. Pabrik yang usianya lebih dari 30 tahun tersebut sudah tidak efisien lagi sebab cukup boros untuk menggunakan gas.

"Kalau pabrik lama 1 ton urea membutuhkan produksi gas sekitar 40 mmscfd tapi dengan adanya pabrik baru ini konsumsi gas hanya sekitar 25 mmscfd," kata Eko.

Terkait dengan pabrik baru tersebut, Eko menyatakan sudah mendapatkan komitmen pasokan gas dari PT Medco E&P Indonesia. Sehingga tak perlu ada kekhawatiran soal pasokan gas. Jika semuanya lancar, pabrik 2b akan memasuki masa konstruksi pada tahun depan. "Investasi pabrik ini sekitar US$ 600 juta," papar Eko.